Usulan Konyol Anggota BPK "Rizal Djalil", Negara Biayai Dana Politik

Usulan Konyol Anggota BPK "Rizal Djalil", 

Negara Biayai Dana Politik

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengusulkan memperbesar porsi pembiayaan negara untuk biaya politik sehingga partai politik tidak lagi berebut proyek-proyek yang didanai APBN. “Kita tak usah pura-pura lagilah. Semua pasti ada biaya politik. Saya usulkan perbesar saja porsi dana dari pemerintah, melalui APBN,” kata Mantan anggota BPK Rizal Djalil pada diskusi di Senayan Jakarta, Jumat [16/03] .

Diskusi yang bertajuk “Dana Politik, masalah dan solusi” menghadirkan pembicara anggota BPK Rizal Djalil, wakil ketua komisi II Hakam Nadja, Mantan anggota KPU Valina Singka, Indra J Piliang dan mantan anggota DPR Ferry Mursidan Baldan.

Menurut Rizal, dengan dibiayai oleh negara maka akan menutup pintu kader-kader parpol tidak lagi berebut dengan proyek-proyek APBN. ”Saya juga setuju dengan usulan Partai Golkar, bahwa parpol diperbolehkan untuk berbisnis,” kata Rizal.

Meskipun Rizal mengakui bahwa masalah dana politik ini sudah menjadi persoalan sejak pemilu 1955. Indra J Piliang menilai gagasan pengaturan dana politik masih baru. “Selama ini pertanggungjawaban dana politik ini selalu tidak jelas. Dananya, sumbernya dari mana, kita tak pernah tahu,” kata Indra.

Menurut Indra masalah dana politik ini sangat penting dan ke depan masalah ini harus dibicarakan secara terbuka. Indra menilai sekarang ini susah untuk memisahkan mana politisi murni dan mana seorang usahawan. “Kita harus cari jalan keluar. Perlu ada kejujuran bahwa politik itu memang mahal,” katanya.

Sementara wakil ketua Komisi II DPR Hakam Nadja mengakui bahwa ada kecenderungan biaya politik selalu meningkat. Selain itu, tambahnya, permainan uang di masyarakat juga terkait dengan budaya masyarakat yang menilai bagi-bagi sebagai sesuatu yang biasa dan wajar.

“Usulan saya, ini perlu langkah besar. Harus ada ideologi politik. Sekarang ini semua parpol sama. Siapapun yang kita pilih sama saja. Ini karena kita tidak ada idiologi tak ada tata nilai,” kata Hakam. Karena itu tambahnya, perlu ada gerakan besar terkait dengan pendidikan politik ke masyarakat ini. Menurut Hakam pendidikan politik bisa dimulai dari sekolah-sekolah. [beritasore.com]

Note.
Saya heran ma anggota anggota dewan, emang mereka tidak pernah buka internet buat lihat berita, baca koment koment para netter indonesia gimana tanggapan mereka dengan kinerja anggota dewan....??????
Kok ya masih aja da usulan usulan konyol gini, gaptek, bebel tao emang otak nya g ada ya...?????

Posted by: Andi Setyoko

Berita Harian, Updated at: 10:28 AM